«

»

Sep 25

BUPATI PESISIR BARAT HADIRI RAPAT PARIPURNA DPRD TENTANG PENYAMPAIAN JAWABAN PEMERINTAH

DISKOMINFO – Bupati Pesisir Barat DR. Drs. H. Agus Istiqlal, SH., MH menghadiri dan menyampaikan jawaban pemerintah pada paripurna pandangan fraksi-fraksi DPRD Pesisir Barat di Gedung Dharma Wanita, Jumat 21 September 2018

Dalam rapat paripurna tersebut Bupati Pesisir Barat menyampaikan terhadap pandangan umum fraksi PDI Perjuangan,pemerintah daerah berterimakasih, atas dukungan dari fraks PDI Perjuangan terhadap Ranperda retribusi izin usaha perikanan.

Kami sependapat bahwa sebagian besar wilayah Pesisir Barat adalah garis pantai dengan sumber daya laut yang melimpah yang menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan daerah tentang retribusi izin usaha perikanan, perkembangan usaha perikanan baik perorangan maupun badan hukum, perlu didorong dengan diberikannya kemudahan-kemudahan, diantaranya berupa berlakunya ijin usaha perikanan selama perusahaan masih beroperasi.
Kemudahan tersebut bukan berarti diberikannya keleluasaan bagi pengusaha khususnya pengusaha penangkapan ikan untuk memanfaatkan sumber daya perikanan tanpa kendali.

Pengendalian tetap dilakukan dengan penetapan jangka waktu tertentu bagi beroperasinya usaha perikanan terkait dengan ketersediaan sumber daya perikanan.

Dapat dijelaskan bahwa mengacu pada pasal 304 dalam uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menyatakan bahwa daerah dapat menanamkan modal pada badan usaha milik negara dan atau bumd. hal ini merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatannya untuk membiayai pelayanan publik yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Atas pandangan yang positif dari fraksi PDI Perjuangan terhadap ranperda tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Pesisir Barat tahun 2018-2037.

Untuk pandangan fraksi Gerindra-PKS, ranperda RP3KP merupakan peraturan daerah yang wajib disusun oleh kabupaten/kota. Dimana ranperda RP3KP merupakan dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif, dan bukan ranperda yang mengatur tentang zonasi wilayah.

Sebagaimana yang dimaksud oleh fraksi PDI Perjuangan dan fraksi Gerindra-PKS dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya,undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman,peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML berikut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*