Sep 19

UPACARA PARIPURNA MEMPERINGATI HARI PERHUBUNGAN NASIONAL

upacara-harhubnasPesisir Barat – Kabupaten Pesisir Barat menggelar upacara paripurna bulanan sekaligus memperingati Hari Perhubungan Nasional (HARHUBNAS), dilapangan Labuhan Jukung, Kecamatan Pesisir Tengah, Senin 17 September 2016.

Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2016 yang jatuh pada tanggal 17 September 2016  Kejaksaan Negeri Lampung Barat sebagai Inspektur Upacara yang akan membacakan langsung sambutan dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia.

Pada Upacara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Pesisir Barat, Para Asisten, Kepala SKPD, serta dihadiri dari para TNI, Polri, Pol-PP, Dishub, PNS dan Pelajar.

Hari Perhubungan Nasional merupakan momentum yang tepat bagi kita, segenap insan untuk meresapi kembali makna semboyan perhubunngan “Wahana Manghayu Warga Pertiwi” yang artinya perhubungan adalah wahana untuk menyejahterahkan bangsa dan negara. Seperti yang kita sadari bersama, sektor perhubungan memiliki peranan yang teramat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baca kelanjutan entri ini »

Sep 16

RAPAT PARIPURNA TENTANG PENYAMPAIAN PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN RANPERDA KABUPATEN PESISIR BARAT

persetujuan-ranperdaPesisir Barat – DPRD Kabupaten Pesisir Barat sampaikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Kabupaten Pesisir Barat di Gedung Wanita, Jumat (16/09).

Dalam rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Bupati Pesisir Barat, Wakil Bupati Pesisir Barat, Unsur Forkopimda Kabupaten Lampung Barat – Pesisir Barat, para Asisten dan Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam sambutannya Bupati Pesisir Barat Dr.Drs. Agus Istiqlal, SH.,MH sampaikan bahwa yang dimaksud pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah eksekutif dan legislatif yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam pelaksanaan tatakelola administrasi pemerintahan daerah.

Selanjutnya, terdapat pengajuan 3 RANPERDA Kabupaten Pesisir Barat, yang terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Pekon dan Rancangan Peraturan Daerah  tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Pekon. Baca kelanjutan entri ini »

Sep 13

RAPAT PARIPURNA DPRD TENTANG PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR PEMBENTUKAN RANPERDA TAHUN 2016

ranperdaPesisir Barat – DPRD Kabupaten Pesisir Barat, menggelar rapat paripurna penyampaian nota pengantar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2016. Dalam rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD, Piddinuri,  didampingi Wakil I dan II, dan dihadiri Bupati – Wakil Bupati, Agus Istiqlal – Erlina, Selasa (13/9), di Gedung Wanita.

Agus Istiqlal dalam sambutannya menyampaikan tiga ranperda yang akan diajukan yakni,  ranperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, ranperda tentang keuangan pekon, dan ranperda tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan pekon.

“Perangkat daerah merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pengaturan terhadap perangkat daerah berganti pada pengaturan yang ada dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Perubahan UU itu, salah satunya adalah dengan memasukkan pembagian urusan pemerintahan kedalam UU. Pengaturan tentang pembagian urusan sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007. UU Pemerintahan Daerah Tahun 2014 yang kemudian mengatur lebih lanjut tentang perangkat daerah dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah,” paparnya.

Dijelaskannya bahwa PP Nomor 18 Tahun 2016 mengatur bahwa perangkat daerah dikelompokkan berdasarkan lima elemen, yaitu kepala daerah, sekretaris daerah, dinas daerah, badan/fungsi penunjang, dan staf pendukung. Fungsi inti atau utama dalam membantu kepala daerah menjadi tanggungjawab dari dinas daerah. Pada fungsi penunjang dilaksanakan oleh badan daerah yang dapat dikatakan menjadi lini kedua dalam mengawal penyeleneggaraan urusan pemerintahan di daerah. “Kebutuhan akan perangkat daerah ini berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016, wajib diatur dalam perda, sesuai dengan acuan PP Nomor 18 Tahun 2016 dalam penyusunan perangkat daerah dimaksud,” lanjutnya.

Menurut dia, setiap perangkat daerah sebagai pembantu pelaksana dari urusan pemerintahan daerah. Namun harus juga diperhatikan bahwa PP Nomor 18 Tahun 2016 turut memasukkan kecamatan sebagai unsur perangkat daerah. Secara khusus Kecamatan melaksanakan urusan koordinasi, pelayanan dan administrasi yang bersifat kewilayahan. “Hal ini berarti bahwa kecamatan merupakan koordinator paling dasar yang membawahi penyelenggaraan pemerintahan terkecil yakni pekon,” terusnya.

Sementara itu kedudukan pekon secara administratif berada dalam ruang paling rendah, yakni di bawah kecamatan. Kedudukan pekon tidak hanya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah saja. Keberadaannya merupakan ujung tombak dan ruang publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Baca kelanjutan entri ini »

Sep 07

RAPAT PARIPURNA DPRD TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP APBD PERUBAHAN TAHUN 2016

Pesisir Barat – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Barat dengan Agenda Persetujuan terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016, yang dipusatkan di Gedung Wanita, Kecamatan Pesisir Tengah, Rabu sore (7/9), Pukul 17.00 WIB.

Rapat di ikuti oleh 19 anggota DPRD dan dipimpin oleh Ketua DPRD Pesisir Barat Piddinuri, didampingi Wakil Ketua I M.Towil, Wakil Ketua II A.E Wardana, dihadiri Oleh Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal, Pj. Sekdakab Pesisir Barat Azhari, Asisten I, Jalaludin, Asisten II Gunawan, Asisten, Edi Mukhtar, Kepala SKPD dan para camat se-Pesisir Barat.

Disampaikan, juru bicara badan anggaran DPRD Pesisir Barat, Sri Suyanti, berdasarkan hasil rapat pembahasan APBD perubahan Tahun 2016, antara komisi A, komisi B dan komisi C. Berikut rekomendasi hasil pembahasan yang sudah di sepakati.
Komisi A merekomendasikan Menyetujui APBD perubahan Beberapa Satker, Merekemendasikan menghapus anggaran pengadaan Kendaraan Dinas Suami Wakil Bupati Pesisir Barat Rp. 350.000.000,- dikarenakan peruntukan tidak Jelas, Merekomendasikan menghapus anggaran untuk pengadaaan Kendaraan Dinas Opsnal Kadisdik Rp. 475.000.000, dikarenakan sudah memiliki kendaraan Dinas, Merekomendasikan menambah pengadaan Kendaraan Dinas yang sebelumnya dianggarkan 2 Unit dengan harga satuan Rp. 200.000.000,-per unit menjadi 5 Unit kendaraan Dinas sehingga penambahan anggaran Rp. 5 M, Merekomendasikan menambah anggaran kendaraan Dinas kendaraan roda dua yang sebelumnya dianggarkan 7 Unit dengan harga satuan Rp. 20.000.000,- per unit menjadi 10 Unit sehingga penambahan anggaran Rp. 200.000.000,-,” Merekomendasikan melakukan perubahan atau koreksi atas uraian pada kegiatan di Sekretariat DPRD yaitu anggaran tidak langsung penambahan tunjangan perumahan yang sebelumnya Rp. 4.000.000,- bertambah menjadi Rp. 4.500.000,- sehingga jumlah tunjangan perumahan Anggota DPRD yang sebelumnya Rp. 4.500.000,- menjadi Rp. 9.000.000,- Wakil Ketua DPRD sebelumnya sebesar Rp. 5.000.000,- bertambah menjadi Rp.9.500.000,- Ketua DPRD sebelumnya sebesar Rp. 5.500.000,- bertambah menjadi Rp. 10.000.000,- penyediaan barang cetakan anggaran Buletin parlementer Rp. Rp. 20.000.000,- pengurangan anggaran bahan bacaan. Baca kelanjutan entri ini »

Sep 07

KETUA TIM PENGGERAK PKK MELAKUKAN SIMULASI CUCI TANGAN PAKAI SABUN

Pesisir Barat – Peningkatan derajat kesehatan masyarakat menjadi prioritas pembangunan yang dilaksanakan Pemkab Pesisir Barat. Berbagai upaya dilakukan untuk mensukseskan program prioritas ini. Salah satunya dengan mensosialisasikan gerakan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) kepada masyarakat, terutama siswa sekolah dasar (SD).

Terkait hal tersebut, Ketua Tim  Penggerak (TP) PKK Kabupaten Pesisir Barat, Septi Istiqlal bersama jajarannya melakukan simulasi  CTPS kepada siswa SD Negeri Tanjungsetia,  Kecamatan Pesisir Selatan. Kegiatan berlangsung di halaman sekolah setempat, Rabu (7/9).

Hadir pada kesempatan itu, Pejabat (Pj)Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Pesisir Barat, Komara Helda Azhari dan perwakilan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Pesisir Barat, Camat Pesisir Selatan, UPTD Dinas Pendidikan,  Kepala Puskesmas dan para kepala sekolah se kecamatan Pesisir Selatan.

Septi Istiqlal dalam sambutanya mengatakan, CTPS merupakan bagian dari Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang menjadi elemen utama peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

“Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat  menjadi kenyataan, apa bila ditunjang dengan  perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya dengan membiasakan mencuci tangan pakai sabun,“ kata Septi. Baca kelanjutan entri ini »

Sep 06

JAWABAN PEMERINTAH ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI DPRD TERKAIT RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2016

Pesisir barat -Terkait dengan pergeseran anggaran pada rancangan perubahan APBD Tahun 2016 secara normatif diatur pada pasal 160 Tahun 2006 yang mana salah satunya unsurnya adalah perkembangan yang tidak sesuai pada asumsi ekonomi makro, asumsi- asumsi pendapatan daerah pada APBD Tahun 2016 yang telah ditetapkan sebelumnya dan situasi yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar perangkat daerah, antar kegiatan dan antar jenis belanja.

Hal tersebut sampaikan Bupati Pesisir Barat, Agus Istiqlal pada Selasa pemaparan (6/9) di Gedung Wanita, Kecamatan Pesisir Tengah, pada jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi PDIP terhadap rancangan peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun anggaran 2016.

Jawaban pandangan umum fraksi PDIP tersebut terkait pada APBD Kabupaten Pesisir Barat terdapat beberapa perubahan dan penyesuaian dan pelampauan atau mungkin ketidak capaian suatu target.

Masih pada jawaban untuk fraksi PDIP, hal substansif mengenai prinsip transparansi salah satunya pada penjabaran perubahan APBD 2016, yang dalam hal ini fraksi PDIP tidak menemukan rincian anggaran KPU atau sekretariat KPU.

” KPU sudah dianggarkan sebesar Rp.1,3 Miliar lebih dalam rangka Pilkada dan anggaran sebesar Rp.550 Miliar lebih untuk pengadaan tanah khusus KPU,” papar Agus. Baca kelanjutan entri ini »

Sep 05

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM ACARA PENANDATANGANAN KESEPAKATAN TENTANG KUA-PPAS APBD-P 2016

PARPUR DPRDPesisir Barat – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Barat dalam acara penandatangan bersama kesepakatan tentang KUA-PPAS APBD-P 2016 serta penyampaian nota pengantar tentang APBD-P 2016.

Rapat Paripurna yang digelar pada Senin(5/9) di Gedung Wanita, Kecamatan Pesisir Tengah, dihadiri 24 anggota DPRD dan dipimpin langsung oleh Wakil ketua I, M.Towil dan didampingi oleh ketua DPRD, Piddinuri dan wakil ketua II, AE.Wardhana. Hadir juga Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Agus Istiqlal bersama Wakil Bupati, Erlina, Plh.Sekdakab Edy Muhtar, para staf ahli, asisten dan forkopimda serta seluruh Satker dan camat.

Penyampaian nota pengantar tentang APBD-P 2016 Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat disampaikan oleh Wakil Bupati, Erlina diantaranya Pendapatan Asli Daerah(PAD) Pesisir Barat mengalami kenaikan sebesar Rp.17,60 Miliar lebih. Dana perimbangan berkurang sebesar Rp.0,33 persen sehingga menjadi sebesar Rp.623 Miliar lebih dan dana lain lain pendapatan daerah yang sah yang mengalami penurunan sebesar 9,33 persen hingga menjadi Rp.122 Miliar lebih. Baca kelanjutan entri ini »

Sep 05

SERAH TERIMA JABATAN PERATIN

Pesisir Barat – Serah terima jabatan (Sertijab) Sembilan peratin (kepala desa) dari sembilan pekon (desa) Kecamatan Karyapenggawa di aula kecamatan setempat, Senin (5/9),berlangsung hikmad.

Sertijab antara peratin terpilih hasil pemilihan peratin (Pilratin) pada 11 Agustus 2016 lalu dengan pejabat (Pj) peratin dipimpin langsung oleh Camat Karyapenggawa Nasruddin, dihadiri Uspika kecamatan setempat dan seluruh aparat pekon pengurus tim PKK 12 pekon yang ada di Kecamatan Karyapenggawa.

Sembilan peratin yang sebelumnya sudah dilantik oleh Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal pada Selasa (30/8) di Gedung Wanita, Kecamatan Pesisir Tengah, bersama 64 peratin hasil Pilratin serentak Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016.

Ucapan terimakasih disampaikan Camat Nasruddin, dalam sambutannya kepada para Pj.peratin yang keseluruhannya berstatus PNS di kantor kecamatan yang sudah menjalankan tugas fungsi ganda sebagai aparatur negara serta pimpinan tertinggi pemerintahan pekon.

“Pengabdian sembilan PNS sebagai Pj peratin beberapa bulan ini di pekon, sudah banyak memberikan sumbangsih dan menjalankan roda pemerintahan pekon dengan maksimal,” jelas Nasruddin.
Baca kelanjutan entri ini »

Agu 31

BUPATI PESISIR BARAT HADIRI RAPAT PARIPURNA TENTANG PERSETUJUAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS APBD TAHUN 2015

paripurna lagiPesisir Barat – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Barat tentang pengesahan laporan pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2015, di Gedung Wanita, Kecamatan Pesisir Tengah, Rabu(31/8).
Juru bicara badan anggaran DPRD Pesisir Barat, M.Iqbal, menyampaikan hasil kesepakatan bahwa DPRD Pesisir Barat dapat menerima laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2015 dengan catatan seperti silpa anggaran yang harus dibayar, kedua banyaknya temuan tentang buruknya pembangunan dan rencana yang sudah terlaksana agar menjadi perhatian bersama. Ketiga, seperti pembangunan kantor camat, pembangun lokasi wisata Labuhan jukung, selanjutanya lemahnya SDM di Dinas PU dan tentang penerimaan tenaga TKS honor harus sesuai anggaran yang ada.”Terdapatnya beberapa catatan buruk pada pembangunan dan administrasi oleh KPK, sehingga perlu adanya peningkatan dan perubahan kearah yang lebih baik,” papar Iqbal.
Namun dalam hal tersebut DPRD Pesisir Barat menerima dan mendukung sepenuhnya Pemerintah Pesisir Barat dalam menjalankan roda pemerintahan demi terwujudnya masyarakat madani mandiri dan sejahtera. Rapat dihadiri 20 anggota DPRD dan dipimpin langsung oleh ketua DPRD, Piddinuri dengan didampingi oleh Wakil ketua I, M.Towil dan wakil ketua II, AE.Wardhana. Hadir juga Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Agus Istiqlal bersama Wakil Bupati, Erlina, Plh.Sekdakab Edy Muhtar, para staf ahli, asisten dan forkopimda serta seluruh Satker dan camat.
Selanjutnya instruksi dari fraksi Pesisir Barat Bersatu, Ali Yudiem bahwa hal yang disampaikan oleh juru bicara badan anggaran untuk mendukung. sepenuhnya terhadap berjalannya anggaran. Dalam hal ini, dalam pembawaan oleh DPRD, sudah sepenuhnya memfungsikan pengawasan. Sementara disampaikan Bupati Agus Istiqlal, bahwa DPRD kabupaten mempunyai tugas dan wewenang terkait dengan perencanaan, pembahasan, memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksana daerah dan APBD kabupaten.

“Serta ditegaskan pula bahwa DPRD kabupaten meminta LPJ bupati dalam penyelenggaraan pemkab. Sehubungan dengan hal tersebut Pemkab Pesisir Barat mengapresiasi terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan anggota DPRD yang selama ini telah berjalan sebagaimana mestinya,” lanjutnya.

Menurut orang nomor satu di Pesisir Barat itu, terhadap pelaksanaan LPJ pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 yang telah dimulai dari tahapan rapat paripurna DPRD tentang penyampaian nota pengantar LPJ pelaksanaan APBD tahun lalu. Baca kelanjutan entri ini »

Agu 30

BUPATI PESISIR BARAT LANTIK 64 PERATIN TERPILIH

PELANTIKAN PERATINPesisir Barat – Diketahui ada 64 peratin yang dilantik sekaligus oleh Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal mereka yang dilantik merupakan peratin terpilih  hasil pemilihan peratin (pilratin) serentak pada 11 Agustus 2016, Selasa, (30/08).

Peratin yang seharusnya dilantik pada acara tersebut berjumlah 68 orang,  namun,  empat peratin belum bisa dilantik, karena masa jabatannya belum habis.
Ke-empat peratin itu, yakni Peratin Pekon (desa) Sukamulya Kecamatan Lemong yang masa jabatannya akan berakhir Tanggal 27 Desember 2016.
Kemudian, Peratin Negeriratu Ngaras, Kecamatan Bengkunat, akhir masa jabatan Tanggal 28 Desember 2016.

Selanjutnya, Peratin Tanjungsetia Kecamatan Pesisir Selatan akhir masa jabatan Tanggal 26 Oktober 2016 dan Peratin Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan, akhir masa jabatan 26 Oktober 2016. Baca kelanjutan entri ini »

Post sebelumnya «